Program 100 Hari, Program Pembuktian Pak Dokter

Resmi sudah pasangan dr. Samsul Ashar dan Abudullah Abubakar menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kediri 2009-2014 usai dilantik Gubernur Jawa Timur Soekarwo (2/4). Tugas-tugas pun sudah menanti di depan mata, terlebih pasangan dokter spesialis penyakit dalam dan pengusaha ini mengusung program kerja 100 hari pada saat kampanye. Dan Program Kerja 100 Hari inilah yang kini menjadi prioritas semua skater teruitama bagi satker yang ketiban sampur menjadi salah satu pengemban program tersebut. Bagaimana persiapan satker-satker yang ketiban sampur tersebut, tabloid Barometer mengulasnya di Liputan Utama edisi April kali ini.

Entah karena  mempunyai latar belakang dokter atau karena hal lain, yang pasti program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Kediri menjadi salah satu Program 100 Hari Pak Dokter. “Bukan semata-mata karena saya dokter sebenarnya. Tapi di sini saya lebih menekankan pada ekonomi-kesehatan. Dimana kalau kesehatan meningkat, maka ketahanan pangan juga akan meningkat,” jelas Walikota Samsul berkaitan dengan program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Kediri yang termasuk dalam Program 100 Harinya.

Dalam Surat Terbuka yang dikeluarkan pasangan Samsul Ashar – Abdullah Bakar saat kampanye lalu memang mengangkat masalah kesehatan menjadi salah isunya. Dalam Surat Terbuka itu juga disebutkan bahwa jika terpilih, pasangan ini akan menyisihkan 18% dari anggaran APBD untuk bidang kesehatan. Dengan dana sebanyak itu, selain puskesmas yang wajib buka hingga sore hari yang menjadi program utama 100 Hari, Pemerintah juga akan memberikan layanan gratis biaya berobat bagi semua warga Kota Kediri, penempatan 1 dokter di setiap kelurahan, gratis biaya pengasapan/fogging untuk membasmi DB, gratis susu dan makanan tambahan untuk balita keluarga miskin yang akan menjadi Program Prioritas selanjutnya di bidang kesehatan. Dan Program Prioritas ini sendiri diharapkan dapat terlaksana pada 2009 ini.

Yang masuk dalam Program 100 Hari selain bidang kesehatan adalah gratis untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk-KTP, kartu Keluarga-KK dan Surat keterangan Pindah Antar Daerah; serta percepatan dan kemudahan proses pelayanan perijinan. Semua program-program ini memang tertulis dalam Surat Terbuka saat kampanye pemilihan walikota.

Disamping Program 100 Hari, Samsul juga mempunyai program-program prioritas yang diharapkan dapat terealisir tahun 2009. Program itu antara lain dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang akan membebaskan biaya SPP dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa SD sampai dengan SLTA untuk warga Kota Kediri serta pemberian fasilitas internet di sekolah-sekolah SLTA. Penyiapan modal kerja sebesar 15 M bagia usaha mikro kecil dan menengah-UMKM, menjadi program prioritas selanjutnya.

Transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah-APBD melalui media elektronik juga masuk dalam program prioritas yang direncanakan Samsul, disamping pemberdayaan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti, RT/RW, Kader posyandu, Karang Taruna, Koperasi, Kelompo Kesenian, Pedagang, kelompok Tani, Pengarjin, Pondok Pesantren dan Komunitas Beragama dan Kepercayaan.

Program 100 Hari dan Program Prioritas Pemerintah Kota Kediri Tahun 2009 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2009 yang dijadikan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD di jajaran Pemerintah Kota Kediri dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja pada tahun 2009.

Guna mencapai target kinerja dimaksud maka SKPD Pelaksana harus meningkatkan ethos kerja dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dengan tetap berlandaskan pada aturan perundangan yang berlaku dan azas kepemerintahan yang baik (good governance).

Di samping itu guna menunjang pencapaian Program 100 Hari dan Program Prioritas  tahun 2009, maka SKPD Pelaksana yang kegiatannya belum teralokasi di APBD awal 2009, agar segera mengusulkannya pada Perubahan APBD Tahun 2009.

Dengan melaksanakan secara sungguh-sungguh program-program ini yang disertai dengan melakukan evaluasi dan monitoring diharapkan akan mampu mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang makmur, mandiri dan berakhlak. 

Keseriusan jelas ditunjukkan Samsul untuk mewujudkan Program 100 Hari-nya, termasuk dengan melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemkot Kediri beberapa waktu lalu. Bagaimana seandainya Program 100 Hari tersebut tak dapat tercapai? Dengan tegas Samsul menjelasnya dirinya siap mundur dari jabatan walikota-nya seandainya tidak berhasil melaksanakan Program 100 Hari sebagaimana yang tertulis dalam Surat Terbukanya ketika kampanye. “Niat saya baik untuk membawa Kota Kediri ke kondisi yang lebih baik lagi. Tapi ya itu terserah kepada warga Kota Kediri dan elemen masyarakat yang ada, mau tidak diajak menjadi lebih baik. Buat saya tidak masalah kalau memang masyarakat Kediri tidak menghendaki. Toh sebelum jadi Walikota saya juga sudah mempunyai profesi sendiri.”

-----------------------

KPP

Candrawati Puspitorini, SS., Kasubbag. TU Kantor Pelayanan Perijinan:”Pada prinsipnya KPP sih siap-siap saja, tapi kepala-kepala dinas terkait yang selama ini masih mengurusi perijinan sudah mau melepas apa belum. Karena koordinasi dengan dinas terkait  selama ini kurang mendapat perhatian. Itu yang masih menjadi kendala di KPP.”

Selain kesiapan dari kepala-kepala dinas yang selama ini masih ketempatan mengurus perijinan, Candra juga menegaskan komitmen dari Kepala Daerah, “Ya…harus ada komitmen dari kepala daerah untuk mendukung Program 100 Hari, seperti penandatanganan SK Perijinan harus segera dilimpahkan kepada kepala KPP. Selain itu seluruh tim-tim teknis yang menyangkut perijinan yang saat ini masih berada di dinas terkait untuk segera ditempatkan di KPP.”

Dijelaskan perempuan kelahiran Blora ini, sejak berubah dari KPP menjadi UPP, beberapa perijinan yang semula berada di KPP, ditarik kembali ke dinasnya masing-masing. Seperti Kasi Penetapan IMB-Ijin Mendirikan Bangunan, masih berada di Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan-DTRKP, SIUPP TDP IUI masih berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan & Pertambangan-Disperindagtam. Sehingga untuk mengurus perijinan tidak bisa dilakukan satu atap di Kantor Pelayanan Perijinan.

Untuk mempercepat Program Kerja 100 Hari walikota baru, jelas Candra, proses perijinan harus disederhanakan. “Ada jalan pintas agar prosedur perijinan itu sederhana yaitu alurnya tidak usah melalui dinas-dinas, cukup ditetapkan di KPP saja dan ditandatangani oleh Kepala KPP. Sementara, Dinas instansi terkait bertanggungjawab atas PAD serta pembinaan kepada masyarakat. Dan bila ingin perijinan cepat, kelembagaannya harus ditingkatkan. Dalam arti agar tenaga-tanga teknis yang terkait bisa segera ditempatkan di KPP kembali.”

Yang perlu ditambahkan lagi, kata Candra, yaitu Kepala Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat. “Selama ini belum ada Kepala seksi yang menangani masalah pengaduan masyarakat sehingga bila ada permasalahan yang timbul ditangani oleh Kasi Perijinan. Agar pelayanan lebih efektif maka harus ada seksi yang khusus menangani pengaduan masyarakat, yaitu seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat.”

-----------------------------------

CAPIL

Drs. H. Muhaimin, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :”Kita sudah siap untuk melaksanakan Program kerja 100 Hari Pak Wali. Kita sudah menyiapkan Raperda-nya dan sekarang sedang dibahas di Dewan. Karena tanpa ada Perda kita tidak bisa melaksanakan pembebasan biaya KTP dan KK.”

Bahkan Muhaimin juga optimis Program Kerja 100 Hari yang melibatkan dinas yang dipimpinnya tidak akan melampaui target 100 hari Walikota Samsul. “Insyaallah hanya dalam waktu 60 hari kami siap. Tidak sampai 100 hari. Juni kami sudah ON!”

Selain telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah, sebagai salah satu satker yang masuk dalam Program Kerja 100 Hari walikota baru terkait dengan program pembebasan biaya pembuatan KTP, KK dan Keterangan Pindah antar Daerah, sudah ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Disdukcapil di antaranya menyiapkan perangkat lainnya. Perangkat lain yang dimaksud Muhaimin adalah mengajukan telaahan untuk menambah pegawai baru karena sejak statusnya naik dari kantor menjadi dinas, Disdukcapil belum melakukan penambahan personil.

Disamping penambahan pegawai, Disdukcapil juga tengah melakukan penataan jaringan on line yang sebelumnya berada di tiap-tiap kecamatan. “Ini karena kewenangan penandatanganan KTP maupun KK tidak lagi oleh camat, tapi langsung oleh kepala Disdukcapil. Sehingga dengan peralihan tersebut pelayanan di kecamatan akan disentralisasi di Disdukcapil. Karena itu jaringan yang ada di kecamatan akan kami tarik kembali.”

Selain itu lanjut Muhaimin, dengan dipusatkan di Disdukcapil, penerbitan KTP maupun KK akan lebih efektif dan efisien serta lebih mudah dipantau.

-----------------------------

Dinkes

Dr. Sentot Imam Suprapto,MM., Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri :”Kita siap. Di sini kita jangan bicara soal kendala, karena kalau bicara kendala, semua ya pasti ada kendalanya.”

Sama seperti Disdukcapil, guna mendukung Program 100 Hari walikota baru, Dinas Kesehatan sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah-Raperda yang tengah digodok di Dewan. Guna mendukung Program 100 Hari di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan mengusung Program Pelayanan Kesehatan Secara Maksimal dengan didasari Spirit Pro Rakyat.

“Program kesehatan yang kami ajukan semuanya merupakan masalah kesehatan dasar masyarakat. Itu makanya kami sebut sebagai Pro Rakyat,” jelas Sentot. Ada 5 Program Pro Rakyat yang dimaskud oleh Sentot, yaitu:

1.      Pelayanan Kesehatan, dengan memberikan gratis pelayanan dasar bagi keluarga miskin. “Gratis biaya pelayanan dasar ini kami berikan baik kepada gakin maupun non kuota. Sedang untuk keluarga sejahtera kami memberikan subsidi untuk pelayanan dasar.”

2.      Penempatan Dokter di Tiap Kelurahan. Untuk program penempatan dokter di tiap kelurahan, Dinas Kesehatan membagi program itu menjadi dua tahap. “Tahap pertama atau 30 hari pertama untuk sementara kami akan mengoptimalkan dokter yang ada sekarang dengan puskesling, karena tenaga dokter yang ada masih terbatas.” Untuk mendukung program satu kelurahan satu dokter, jelas Sentot, setidaknya masih ada 15 tenaga dokter yang dibutuhkan. “Tenaga dokter yang kurang akan kami lakukan dengan sistem kontrak. Hanya saja untuk tenaga dokter ini tidak bisa dilakukan dengan cara outsourcing dengan pihak ketiga, karena ini terkait dengan masalah honor. Honor dokter khan tidak sama dengan honor tenaga teknis yang lain.” Menyangkut masalah honor dokter, kata Sentot, pihaknya kini masih terus berkonsultasi dengan tim anggaran. “Mudah-mudahan akhir Juni nanti kami sudah bisa memenuhi kekurangan dokter yang ada sehingga 46 kelurahan 100% mendapatkan pelayanan dokter, baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Pos Kesehatan Kelurahan-Poskeskel. Sekalian untuk persiapan menyambut Hari Jadi Kediri.”

3.      Pembebasan Biaya Fogging. Gratis biaya fogging ini dilakukan apabila semua langkah PSN telah dilakukan namun kasus DB masih ditemukan,”Karena fogging ini khan merupakan kegiatan pamungkas dari PSN.”

4.      PSMT-Pemberian Susu dan Makanan Tambahan. Program PSMT diberikan kepada balita gizi buruk terumata dari keluarga miskin-gakin. Untuk balita gizi buruk dari gakin akan diberikan PSMT selama satu tahun penuh. Balita kategori gizi kurang dengan penyulit dari gakin akan mendapatkan PSMT selama 3 bulan. Sedang balita gizi buruk yang bukan dari gakin juga tetap akan mendapatkan PSMT, tapi akan disertai dengan pendidikan pola asuh. Di Kota Kediri hingga Maret 2009 masih tersisa 10 kasus gizi buruk.

5.      Program kelima Peningkatan Derajat Kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah. Sentot sendiri menyebut masalah Kader Posyandu sebagai masalah Khusus dalam Program 100 Hari. “Karena, lagi-lagi ini masalah anggaran. Kami berencana untuk menaikkan uang transport bagi kader posyandu, baik posyandu balita maupun posyandu lansia. Selama ini honor bagi kader posyandu adalah 15 ribu per orang, nah kami ingin menaikkannya menjadi 20 rb.”  Di Kota Kediri saat ini mempunyai kader posyandu balita sebanyak 2.200 dan 460 kader posyandu lansia.

Sementara itu dengan program peningkatan derajat kesehatan diharapkan tiga target kesehatan akan dapat diwujudkan. Tiga target kesehatan yang dimaksud adalah menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya Angka Kematian Bayi dan menurunnya Angka Kematian Bayi Baru Lahir. Dan dengan pencapaian ketiga target tersebut diharapkan Usia Harapan Hidup-UHH di Kota Kediri juga akan meningkat.

Lalu bagaimana bila masa 100 hari program kerja walikota baru telah usai? Apakah program peningkatan derajat kesehatan masyarakat tersebut akan juga berakhir? “Kalau program itu Pro Rakyat mbok ya jangan diganggulah. Contohnya untuk anggaran honor dokter kontrak saya menganggarkan hingga 8 bulan, sedang berikutnya sudah kami masukkan pada anggaran 2010. Saya yakin kalau Pro Rakyat mudah-mudahan akan didukung dan terus berlanjut.”

----------------------

Agus Suharyanto, S.Sos.,M.Si., Kepala Kantor Pelayanan Perijinan-KPP: “Jelas kita siap untuk mendukung Program 100 Hari tersebut. Sekarang kami sedang menyiapkan protapnya, agar pelayanan perijinan dapat Cepat,Mudah, dan Transparan.”

“Dan yang jelas dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh SKPD untuk ikut membangun KPP,” lanjut pria yang baru 16 April lalu diangkat menjadi kepala KPP tersebut. Komitmen bersama yang dimaksud Agus karena selama ini beberapa perijinan masih berada di satkernya masing-masing. Sementara untuk membuat pelayanan perijinan yang cepat, idealnya semua perijinan menjadi satu atap di KPP. Sementara hingga hari ini sudah ada 10 perijinan yang ditangani langsung oleh KPP, sedang sisanya masih ditangani di skater masing-masing.

Sejak berubah dari KPP menjadi UPP, beberapa perijinan yang semula berada di KPP, ditarik kembali ke dinasnya masing-masing. Seperti Kasi Penetapan IMB-Ijin Mendirikan Bangunan, masih berada di Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan-DTRKP, SIUPP TDP IUI masih berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan & Pertambangan-Disperindagtam. Sehingga untuk mengurus perijinan tidak bisa dilakukan satu atap di Kantor Pelayanan Perijinan.

“Sekarang kami tengah menyiapkan protap perijinan yang akan menjadi standart pelayanan public di KPP.” Dengan protap ini nantinya akan dapat ditentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurus satu perijinan.

Mantan Kabid. Diklat BKD ini juga mengungkapkan, tak lama lagi pihaknya akan menerapkan computerize di KPP dengan SIM P-Sistem Informasi Manajemen Perijinan. Dengan SIM P ini pelayanan yang Cepat, Mudah, dan Transparan diharapkan dapat segera dilaksanakan di KPP.